IMM UIN SU Medan Soroti Asas Dominus Litis, Akademisi Sebut Warisan Kolonial Belanda

Ismail mengatakan dalam realitanya kepolisian selama ini mengendalikan penyelidikan dan penyidikan, tetapi jika dominus litis diterapkan, jaksa diberikan wewenang lebih besar dalam mengendalikan penyidikan.

"Maka potensi konflik institusional akan meningkat dan masyarakat akan mengalami kebingungan dalam mencari kepastian hukum," jelasnya. 

Dia juga menyebutkan untuk menjalankan peran dengan baik, jaksa dituntut menjungjung tinggi etika dan profesionalisme dalam tindakan hukum yang dilakukan,  harus bertindak adil, objektif dan tidak terpengaruh tekanan politik, ekonomi serta kepentingan pribadi. 

"Jaksa memiliki kewenangan utama dalam arti mereka punya kewenangan besar untuk menentukan apakah suatu kasus layak di bawa ke pengadilan atau dihentikan, tetapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa merek tetap profesional dan tidak menyalahgunakan kekuasaan?" jelasnya.

Sementara itu, Shohibul Anshor Siregar, menjelaskan asas dominus litis harus dikaji ulang karena berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh para jaksa jaksa yang kemudian tidak bertanggung jawab atau oknum yang mempunyai kepentingan. 

"Kritik terhadap dominus litis, jika kewenangan utama kepada jaksa maka akan berakibat kurangnya tranparansi kewenangan jaksa," jelasnya.

Senada, Rangga Syahputra menyampaikan bahwa penerapan dominus litis dalam pemerintahan akan berakibat terhadap ketidakadaannya transparansi dari pemerintah.