Survei Median: Publik Terbelah Soal Instruksi PDIP Tunda Kehadiran Kepala Daerah Ikut Retret

Jakarta – Lembaga Survei Median mengungkap hasil survei media sosial terkait respons publik terhadap instruksi PDIP yang meminta kepala daerah kadernya menunda keikutsertaan dalam Retreat Kepala Daerah yang digelar oleh Presiden di Magelang. 

Survei ini digelar di tengah dinamika politik yang semakin tajam pasca-penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, untuk mengukur bagaimana opini netizen terhadap langkah politik partai tersebut.

Peneliti senior Median, Ade Irfan Abdurahman, menjelaskan bahwa survei ini menanyakan langsung kepada netizen apakah mereka setuju atau tidak dengan instruksi PDIP tersebut. 

Hasilnya menunjukkan netizen terbelah dalam menyikapi langkah PDIP. Sebanyak 37,3% responden setuju dengan instruksi PDIP, 46,1% tidak setuju, dan 16,6% bersikap netral atau tidak menjawab.

“Angka ini mencerminkan bahwa publik tidak sepenuhnya sejalan dengan langkah politik PDIP dalam merespons situasi hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto. Sebagian besar netizen tampaknya berharap kepala daerah lebih mengutamakan perannya sebagai pejabat publik dibanding sebagai kader partai,” ujar Ade Irfan.

Survei ini, tambahnya, juga mengindikasikan adanya persepsi di kalangan netizen bahwa pejabat publik, khususnya kepala daerah, seharusnya tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah tanpa intervensi politik, terutama dalam kegiatan resmi yang digagas oleh Presiden. 

“Walaupun ada sekitar 37,3%  netizen yang setuju dengan langkah yang diambil PDIP tersebut,” pungkasnya.

Survei berbasis media sosial ini dilakukan pada 21–22 Februari 2025 dengan menggunakan Non-Probability Sampling. Kuesioner disebarkan melalui Google Form dan ditargetkan kepada pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas. Dari survei ini, terkumpul 518 responden yang berasal dari 30 provinsi di Indonesia.

Ade Irfan menekankan bahwa hasil survei ini tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh populasi Indonesia, karena sampelnya hanya berasal dari pengguna media sosial. Namun, survei ini tetap memiliki signifikansi dalam menangkap sentimen publik di ruang digital, terutama dalam menyoroti dinamika politik dan hukum yang tengah berkembang.

“Dinamika politik dalam dua pekan terakhir ini sangat tajam. Gerakan tagar #KaburSajaDulu dan situasi hukum Hasto Kristiyanto menjadi perbincangan utama di media sosial. Survei ini dilakukan sebagai bentuk pemetaan cepat terhadap persepsi netizen atas situasi politik yang berkembang,” tutup Ade Irfan.