KNPI Desak Kejagung Periksa Seluruh Direksi dan Komisaris Pertamina Terkait Korupsi Minyak Mentah

Jakarta – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memeriksa jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina terkait dugaan keterlibatan dalam mega skandal korupsi tata kelola minyak mentah. 

Kasus ini menyeret nama Direktur Utama Pertamina Patra Niaga serta pengusaha migas Karry Riza putra kandung Riza Chalid, sosok kontroversi yang pernah disebut dalam berbagai kasus migas di Indonesia.

"Pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti pada individu tertentu, melainkan harus mengusut keterlibatan seluruh jajaran yang berwenang di Pertamina. Skandal korupsi minyak mentah ini melibatkan jaringan besar, dan ada indikasi kuat bahwa kebijakan di tingkat tertinggi Pertamina telah memberikan celah bagi praktik korupsi ini," tegas Haris dalam keterangannya, Jumat, 28 Februari 2025.

Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan minyak mentah yang merugikan negara hingga ratusan triliunan rupiah. Penyidik Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. 

"Namun, hingga kini, pemeriksaan terhadap jajaran direksi dan komisaris Pertamina masih belum dilakukan secara menyeluruh", katanya. 

Nama Karry Riza, kata Haris merupakan salah satu pengusaha migas yang terjerat dalam kasus ini, diketahui merupakan putra kandung Riza Chalid, sosok yang dikenal sebagai "Raja Minyak" Indonesia dan pernah terlibat dalam dugaan berbagai kasus skandal migas. 

"Riza Chalid sebelumnya tersangkut dalam berbagai dugaan kasus mafia migas termasuk skandal Petral tahun 2014 dan juga terungkap dalam rekaman kontroversial bersama pejabat negara beberapa tahun lalu. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa praktik mafia migas sangat merajalela dan merusak perekonomian nasional", jelasnya.

Menurutnya, dugaan keterlibatan Riza Chalid dalam kasus ini semakin mencuat mengingat pola permainan yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya, di mana perusahaan-perusahaan terkaitnya diduga menjadi perantara dalam tata kelola minyak mentah yang penuh manipulasi. 

"Kita tidak bisa menutup mata bahwa skandal seperti ini terus berulang, dan tokoh-tokoh yang sama kembali muncul. Ini menunjukkan ada sistem yang korup dan harus dibongkar sampai ke akar," lanjut Haris.

Haris menilai bahwa Kejagung harus bertindak tegas dengan memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang berpotensi terlibat, termasuk jajaran komisaris PT Pertamina yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan tata kelola migas. 

"Tidak mungkin praktik korupsi berskala besar ini terjadi tanpa sepengetahuan dan keterlibatan oknum di dalam Pertamina sendiri", tegasnya. 

Selain itu, Haris juga meminta Presiden Prabowo untuk turun tangan dan memastikan bahwa pemberantasan mafia migas dilakukan tanpa pandang bulu. 

"Presiden harus memastikan bahwa tidak ada intervensi politik dalam penanganan kasus ini. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas," ujarnya.

KNPI menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa para pelaku, baik di dalam maupun di luar Pertamina, mendapatkan hukuman yang setimpal. 

"Kami tidak akan berhenti mendesak aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini. Rakyat berhak tahu siapa saja yang bermain di balik skandal besar ini," tegas Haris.