Heboh Dugaan Oplos BBM Pertamina, Muncul Desakan Nonaktifkan Menteri BUMN Erick Thohir

Jakarta – Desakan agar Presiden RI Prabowo Subianto dapat menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir muncul usai mencuatnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax dalam pusaran kasus m korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. 

Desakan itu disampaikan oleh akun TIKTOK @BukanKabarBiasa yang mendorong agar Menteri BUMN Erick Thohir dapat dinonaktifkan sementara oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Akun tersebut mengutip pernyataan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman yang tayang dalam sejumlah pemberitaan.

“Presiden Prabowo disarankan menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax,” bunyi akun tersebut, Senin, 3 Maret 2024

Dalam akun tersebut disebutkan, jika Presiden Prabowo benar-benar berkomitmen memerangi korupsi maka sebaiknya Menteri BUMN Erick Thohir dapat dinonaktifkan. Menurut akun itu dengan cara tersebut kasus ini dapat dugaan oplos ini akan cepat terselesaikan.

Erick Thohir sendiri diketahui sempat bungkam selama lebih dari empat bulan sejak Kejagung mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024. 

“Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggungjawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," ungkap akun tersebut.

Sementara akun @Iamsalimvanjafa mendororng Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk bertanggungjawab terkait dugaan korupsi Pertamina Patra Niaga. Karena, selama Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN ada 11 BUMN yang melakukan korupsi.