Legislator PDI Perjuangan Kritik Menteri BUMN soal PLN: Tarif Naik, Token Banyak Error, Listrik Desa Tak Tuntas

“Anehnya, tiap kali diminta anggaran, katanya program sudah hampir selesai. Tapi tahun depannya, minta lagi. Ini tidak masuk akal,” sindirnya.

Lebih membingungkan lagi, data antara PLN dan Kementerian ESDM soal desa berlistrik tak pernah sama. PLN mengklaim rasio elektrifikasi desa sudah 99,92 persen, tapi Kementerian ESDM menyebut elektrifikasi rumah tangga nasional baru 99,63 persen. Selisih angka dan metode penghitungan ini jadi sumber kebingungan.

Mufti Anam menilai, perbedaan data tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan antar lembaga. Bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat mempertanyakan hal serupa dalam rapat sebelumnya.

Karena itu, Mufti Anam mendesak Kementerian BUMN segera melakukan audit menyeluruh terhadap program listrik desa dan penggunaan dana PMN oleh PLN.

“Kami tidak mau tahun depan PLN datang lagi dengan permintaan dana yang sama. Datanya harus jelas, laporannya transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” tandasnya.