Jelang Pilkada, Pakar Ingatkan Pentingnya Diskusi Publik Ukur Kualitas Calon Pemimpin

"Itu tidak boleh lagi dan saya kira itu harus ditolak. Masyarakat berhak menolaknya dalam bentuk apa, jangan pilih orang yang memiliki resistensi hukum, supaya apa, sulit untuk meyakinkan kita bahwa dia tidak korupsi," tukasnya.

Untuk itu, Emrus mendorong agar diskusi publik itu terus dilakukan guna mengedukasi masyarakat. Sehingga dapat mencari solusi di tengah persoalan kasus korupsi yang mejerat sejumlah kepala daerah di Indonesia.

"Saya mengikuti tadi. bang Ucok sangat luar biasa tadi menyampaikan tentang anggaran, baru kandidat calon walikota dari PKS tadi saya pikir pandangannya sangat tajam dan beliau berjanji akan memperbaiki itu semua, itu yang kita harapkan," pungkasnya.

Sementara itu, direktur eksekutif Center for Budget Analis (CBA) Ucok Sky Khadafi mengingatkan kembali agar masyarakat Kota Bekasi tidak jatuh di lubang yang sama dalam menentukan calon pemimpin daerah ke depan.

"Saya ini warga Kota Bekasi. Tentunya sangat perihatin dengan kasus hukum yang menimpa dua kepala daerah Kota Bekasi sebelumnya. Nah baru-baru ini kembali mencuat ada salah satu cakada dilaporkan sejumlah aktivis antikorupsi ke KPK. Ini tentu jadi warning bagi masyarakat. Terlepas itu muatan politis atau tidak, jika sudah cukup alat bukti, KPK juga harus segera bertindak. Jangan sampai setelah mendaftar baru ada proses hukum," tegas Ucok.

Oleh karena itu, Ucok mengimbau agar masyarakat Kota Bekasi tidak lagi memilih Cawalkot berdasarkan popularitas maupun elektabilitasnya. Tapi yang terpenting cakada itu harus bersih dari masalah hukum.

"Ini sangat penting. Jangan sampai baru menjabat beberapa bulan langsung diciduk KPK. Jika itu terjadi maka sudah barang tentu menghambat proses pembangunan di Kota Bekasi," pungkasnya.