Kornas Kawan Indonesia Soroti Penyelundupan Barang Mewah di Batam, Heran Instruksi Presiden Diabaikan
Jakarta – Koordinator Nasional Kawan Indonesia, Darmawan, menyatakan keprihatinannya atas masih maraknya praktik penyelundupan barang mewah secara ilegal di Batam, Kepulauan Riau, meskipun Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan perintah tegas untuk memberantas aktivitas tersebut.
“Saya heran, Presiden sudah sangat tegas soal penyelundupan. Tapi di lapangan, praktiknya masih jalan terus seolah tidak ada perintah. Ini serius, jangan sampai Presiden dipermalukan oleh pembangkangan anak buah sendiri,” kata Darmawan dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, 22 Mei 2025
Pernyataan Darmawan mengacu pada temuan penyelundupan speartpart mobil mewah dan motor Harley Davidson yang masuk melalui Pelabuhan Batu Ampar, Batam, pada sekitar April 2025.
"Barang mewah tersebut berasal dari Singapura dengan menggunakan kapal Titanindo 1, namun dalam dokumen resmi tercatat sebagai sepatu dan plastik. Pengiriman itu ditujukan kepada PT. ATB (Asya Terbit Berjaya) yang beralamat di Nagoya, Batam", katanya.
Menurutnya, barang-barang ilegal itu kemudian terlacak dibawa ke kawasan Pergudangan Limanda Industries Workshop di Tanjung Sengkuang, Batu Ampar.
"Menurut informasi masyarakat, saat ini terdapat dua unit mobil mewah dan 30 unit motor Harley Davidson di lokasi tersebut, yang diduga kuat akan diselundupkan keluar dari Batam menuju Pekanbaru dan Jakarta", jelasnya.
Lanjutnya, penyelundupan ini disebut terindikasi dikendalikan oleh dua individu berinisial V.C. dan B , yang diketahui bekerja sama dengan H dan T.S. para pemain besar di Batam. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan penyelundupan barang mewah lintas wilayah", tandasnya.
Darmawan menilai, praktik penyelundupan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak, tetapi juga menghancurkan daya saing industri nasional.
“Ini jelas musuh ekonomi negara. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan runtuh,” tegasnya.
Presiden Prabowo sendiri telah menyinggung isu penyelundupan ini dalam saat berpidato di Musrenbang Nasional RPJMN 2025-2029, dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 30 Desember 2024.
Presiden Prabowo menilai adanya penyelundupan itu telah membahayakan kedaulatan bangsa dan rakyat Indonesia.
Selain itu, Prabowo meminta kepada jajaran menteri dan aparat di pemerintahannya untuk berupaya menghentikan kebocoran tersebut. Menurut dia, kebocoran itu bisa berhenti bila ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.
"Mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 1945 cita-cita pendiri bangsa. Ini kesalahan kolektif," kata Prabowo.
Prabowo meminta kebocoran ini digunakan oleh pejabat pemerintahan untuk membenahi diri dengan mengutamakan kepentingan rakyat. "Kita gunakan ini untuk membersihkan diri, sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita," kata Prabowo.
