Dear PDIP dan PKS: Oposisi Mesti Dijaga Jangan Tergoda Rayuan Koalisi Besar Prabowo

Cerita Kita – Duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Dinamika politik pasca pengumuman rekapitulasi Pilpres 2024 oleh KPU kini salah satunya tertuju dalam peta koalisi.

Sejumlah parpol yang sebelumnya dukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) diprediksi bakal berlabuh di barisan pendukung Prabowo-Gibran dalam pemerintahan periode 2024-2029.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga memprediksi hanya tinggal PDIP dan PKS yang jadi oposisi di luar pemerintahan Prabowo. Sementara Nasdem, PKB, dan PPP bakal tergoda dengan tawaran dan lebih memilih gabung ke koalisi pemerintahan Prabowo.

"PDIP dan PKS partai yang ideologis. Karena itu, dua partai ini akan berkoalisi atau tidak bergantung kesamaan ideologis yang akan diperjuangkan," kata Jamil, sapaan akrabnya kepada Cerita Kita, Rabu, 27 Maret 2024.

Dia menilai kecil kemungkinan PDIP dan PKS akan tergoda tawaran Prabowo untuk bergabung ke koalisi pemerintah. Alasannya, dia menyebut ideologis yang dianut dua partai itu tampak berbeda.

"Jadi, kalau PDIP dan PKS mau bergabung dengan Prabowo, berarti dua partai sudah  meninggalkan ideologi yang diperjuangkannya," lanjut Jamil.

"Namun kemungkinan itu sangat kecil, sehingga kemungkinan bergabung tampaknya impossible," tutur eks Dekan FIKOM Institut Ilmu Sosial dan ilmu Politik (IISIP) tersebut.

Jamil menyebut kondisi berbeda dengan Nasdem, PKB, dan PPP, yang belum termasuk partai ideologis. Dia menuturkan, tiga partai itu akan cenderung mengambil jalan pragmatis.

"Nasdem, PKB, dan PPP akan menerima tawaran Prabowo selama itu secara politis dan ekonomi menguntungkan," sebut Jamil.

Dia menyebut tiga parpol itu juga diprediksi akan akan dengan suka cita ikut bergabung ke koalisi besar, sebagaimana yang diinginkan Prabowo.

"Hanya saja, kalau PDIP dan PKS yang menjadi oposisi, dapat berpeluang demokrasi akan melemah. Check and balance praktis akan sulit diwujudkan," ujarnya.

Dia khawatir jika PKS dan PDIP nanti gabung ke koalisi Prabowo maka demokrasi di Tanah Air jadi lemah. Kata dia, oposisi mesti dijaga untuk menjaga pengawasan di parlemen DPR.

"Kalau hal itu terjadi, demokrasi di Indonesia akan semakin lemah. Hal ini tentunya mengingkari amanah reformasi," tutur Jamil.

Meski demikian, dia juga menaruh harapan agar kekuatan oposisi terjaga dengan di antara Nasdem, PKB dan PPP bersedia mau di barisan oposisi.

"Karena itu, di antara Nasdem, PKB dan PPP diharapkan mau menjadi oposisi agar check and balance lebih terwujud. Hal ini dapat memperkuat demokrasi di Tanah Air," tuturnya.