Maju Mundur Gak Jelas, Hak Angket Kecurangan Pemilu Dibuat Layu Sebelum Berkembang
- Dok. VIVA
Cerita Kita – Pasca tahapan pemungutan suara Pemilu 2024, wacana hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan pemilu digaungkan sejumlah partai politik. Salah satunya yang gencar adalah PDI Perjuangan (PDIP) melalui fraksinya di DPR Senayan.
PDIP bersama sejumlah fraksi seperti PKB dan PKS sempat menyuarakan pentingnya hak angket kecurangan pemilu saat paripurna DPR, Selasa, 5 Maret 2024. Mereka berkoar-koar perlu hak angket untuk perbaikan demokrasi di Tanah Air.
Namun, dalam dinamikanya hak angket itu ibarat maju mundur dan tak jelas arahnya. Belum lama ini, omongan salah satu pentolan PDIP yaitu Ketua DPP Puan Maharani yang belum ada instruksi ke fraksi terkait hak angket kecurangan pemilu khususnya Pilpres 2024.
Ilustrasi acara PDIP di Stadion GBK.
- Dok. VIVA
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga mengkritisi wacana hak angket itu ibarat layu sebelum berkembang. Bagi dia, pernyataan Puan Maharani itu setidaknya membantah wacana PDIP yang siap maju perjuangkan hak angket.
"Penegasan Puan itu setidaknya membantah wacana yang menyatakan PDIP sudah siap mengajukan hak angket," kata Jamil, sapaan akrabnya, dalam keterangan ke redaksi Cerita Kita, Kamis malam, 28 Maret 2024.
Dia menyebut beberapa anggota Fraksi PDIP yang selama ini menyuarakan hak angket diduga hanya inisiatif pribadi.
"Begitu juga yang disenandungkan Ganjar Pranowo ternyata hanya sebatas pendapat pribadinya," ujar dosen Universitas Esa Unggul tersebut.
Menurut Jamil, tanpa PDIP, perjuangan hak angket kecurangan pemilu seperti kehilangan taring. Sebab, PDIP di periode 2019-2024 merupakan parpol dengan jumlah kursi terbanyak.
"Tanpa keikutsertaan PDIP, tentu upaya mengajukan hak angket menjadi kehilangan taring. Bahkan tidak menutup kemungkinan hak angket akan layu sebelum berkembang," lanjut Jamil.
Dia memprediksi, PKS, PKB, dan Nasdem akan 'masuk angin' untuk urusan hak angket.
"Karena itu, PKS, PKB, dan Nasdem kemungkinan besar akan mengurungkan niatnya untuk mengajukan hak angket. Secara perlahan tiga partai itu akan meredupkan nyala pengguliran hak angket," jelas eks Dekan FIKOM Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) tersebut.
Jamil bilang demikian karena tanpa ada PDIP, perjuangan hak angket bakal lemah.
"Sebab, tanpa keiikutsertaan PDIP, kekuatan tiga partai akan lemah. Bahkan peluang menang bila dilakukan voting akan jadi tertutup," sebut Jamil.
