Polemik BMAD Ubin Keramik Dinilai Bisa Pengaruhi Kepuasan Rakyat terhadap Jokowi

Ilustrasi Ekspor-Impor
Sumber :

Bila perlu, lanjut Surokim, pemerintah melakukan kajian ulang atas hasil rekomendasi dari KADI dengan data yang kredibel, lalu membukanya ke publik supaya mendapat pemahaman serta dapat menerima alasan yang kuat sehingga tidak merasa keberatan.

DPR Bakal Panggil KADI Buntut Polemik Pengenaan BMAD Keramik Porselen

“Selain itu dalam kondisi force major harus bisa mengambil keputusan secara cepat agar opini publik tersebut tidak jatuh dan jika memang itu dirasa memberatkan maka perlu dikaji ulang,” urainya.

Surokim meyakini Presiden Jokowi akan mempertimbangkan suara rakyat dengan berhati-hati mengeluarkan suatu kebijakan yang sensitif di akhir jabatannya tersebut, apalagi mengenai BMAD ubin keramik porselen impor yang menyangkut hajat hidup banyak masyarakat Indonesia.

FOSBBI sebut Hasil Penyelidikan KADI soal BMAD Ubin Keramik Penuh Kejanggalan

Dengan begitu, Surokim meyakini jika Presiden Jokowi tidak membuat blunder dengan membuat kebijakan yang keliru, tingkat kepuasan Presiden Jokowi akan tetap tinggi di akhir masa jabatannya.

“Jokowi itu tipe pemimpin Jawa yang cermat, santun dan berhati-hati serta pro publik. Menurut saya jika melihat tren selama ini kok masih akan bisa bertahan dengan tingkat kepuasan publik yang baik hingga akhir periode,” ucapnya.

Sebut Penerapan BMAD Tidak Tepat, Indef Tantang KADI Buktikan Kredibilitas Data

“Sepanjang beliau masih konsisten dan bisa menjaga citra udara dengan baik dan mengambil kebijakan-kebijakan itu berdimensi kemaslahatan publik, saya pikir akan tetap terjaga hingga akhir periode,” tuntasnya.

Sebelumnya, rencana pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sekitar 100 – 199% atas keramik impor asal China menuai kritik pedas dari berbagai kalangan baik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maupun para pakar ekonomi.

Halaman Selanjutnya
img_title