Pilwakot Pekalongan 2024, Elektabilitas Muhtarom-Makmur Tertinggi versi Survei PSI

Ilustrasi pemilu
Sumber :

Ketika hasil dari simulasi di atas lebih diperdalam oleh PSI dengan memberikan pertanyaan kepada responden pemilih terbanyak terkait dengan alasan dari masyarakat yang menginginkan adanya pemimpin yang baru di Kota Pekalongan. Hasilnya, 53,5% responden meragukan pemimpin yang lama dapat menangani rob yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Konsisten Terapkan GRC, Jasa Raharja Raih 3 Penghargaan di Ajang TOP GRC Award 2024

Kemudian, 23,1% responden meragukan pemimpin yang lama dapat mengangani pencemaran alam yang terjadi, 16,5% meragukan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam infrastruktur, dan 6,9% karena alasan lain. Keseluruhan responden mengaku hampir setiap tahun mengeluarkan uang untuk perbaikan rumah agar rob tidak masuk ke dalam rumah, kemudian penurunan harga tanah dan properti sulit untuk dijual.

Kemudian juga perajin batik di Pekalongan mengeluhkan bahwa rob menghambat pekerjaannya. Aktivitas sehari-harinya terganggu, bahkan terkadang pengrajin batik tidak dapat mengantarkan produksi batiknya karena jalan terendam dan oleh karena itu sebanyak 89,4%.

Apresiasi Visi-Misi Pramono-Rano, Anggota DPRD DKI: Sangat Relevan dengan Tantangan Jakarta

"Warga Pekalongan berharap dalam Pilkada Walikota & Wakil Walikota terpilih mampu membangun peninggian tanggul untuk mengatasi masalah ini. Sehingga, kegiatan ekonomi, terutama bagi para pengrajin batik, dapat berjalan lancar tanpa terkendala banjir rob," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Nahdlatul Ulama Rikal Dikri menanggapi hasil survei PSI ini. Ia mengatakan, para kepala daerah tingkat kabupaten dan kotamadya yang selama ini tidak berprestasi memiliki kans besar dikalahkan oleh lawannya.

Tanggapi Sindiran, Ahmad Ali: Hanya Pak Prabowo yang Tahu Alasan Saya Ia Pilih Menjadi Cagub

Karena itu, hal ini bisa terjadi pada petahana Walikota Pekalongan H.A. Afzan Arslan Djunaid. Apalagi, kata Rikal, ada empat masalah besar yang menurut warga kota Pekalaongan mendesak, namun tidak bisa diselesaikan oleh petahana walikota Pekalongan dari temuan survei ini.

"Harga kebutuhan pokok mahal menjadi masalah mendesak terbesar menurut 64,2 % warga. Kemudian masalah sulit mencari lapangan pekerjaan 61,7%, masalah penanganan banjir rob 86,1 persen, dan sampah 74,9%," ucapnya.