Jumlah Kelas Menengah RI Turun, Judi Online Dinilai Jadi Salah Satu Faktor Pemicunya
Jakarta – Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) Riko Noviantoro mengamini hasil riset yang menunjukkan angka penurunan kelas menengah Indonesia ke jurang kemiskinan.
Dimana salah satunya banyak dipengaruhi karena terlibat dalam permainan judi online (judol). Hal itu sebagaimana laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI).
"Judi online memang masalah serius, menurunnya kelas menengah sejak awal tahun 2024 sudah diprediksi berbagai lembaga riset," terang Riko dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/10/2024).
Menurut Riko, Pemerintah sepatutnya sudah bertindak sejak lama terkait judi online. Meski diakuinya praktek perjudian di era digital melibatkan negara lain.
Namun jika ada keinginan dan komitmen yang serius dari pemerintah, praktek perjudian online tetap bisa diberantas melalui aparat penegak hukum (APH).
"Praktek judi online yang berskala global itu artiya pelaku berada di luar negeri yang mencuri atau mendapatkan keuntungan dari uang masyarakat Indonesia," kata Riko.
Ia khawatir menurunnya kelas menengah Indonesia akan terus terjadi ke depan dan dampaknya mereka jatuh ke level ekonomi yang lebih rendah. Riko mengajak masyarakat kelas menengah untuk menyadari buruknya dampak permainan judol.
Riko juga menyinggung data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan bahwa transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 bisa mencapai Rp 600 triliun.
Dimana jumlah penduduk yang terlibat judi online sebagaimana disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kamis (3/10/2024), telah mencapai 4 juta orang dengan kelompok usia antara 30 hingga 50 tahun.
"Masyarakat Indonesia, kelas menengah khususnya, sebaiknya menghentikan kebiasaan berjudi online," kata Riko.
Riko memberikan masukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.
"Presiden terpilih perlu melakukan strategi nyata dalam menjaga ekonomi," ucapnya.
Ada tiga hal yang patut menjadi perhatian pemerintahan baru. Pertama, pengendalian belanja negara yang produktif dan menghentikan proyek-proyek pemborosan.
Kedua, alokasi subsidi secara tepat dan efektif untuk menjaga daya beli masyarakat dan pengendali situasi pasar.
"Ketiga, mengamankan aset/kekayaan dalam negeri secara lebih baik. Kebocoran aset / kekayaan alam dalam segala bentuk harus dihentikan," ujar Riko.
