Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mencopot Arief Prasetyo Adi dari posisi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencuat kasus polemik beras.

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar merupakan sebuah kewajiban.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan penanganan cepat dengan mengamankan bukti dalam menyelidiki skandal demurrage atau denda impor beras.

Skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang dilaporkan studi demokrasi rakyat atau SDR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didorong segera menetapkan tersangka terkait skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan jika semua proses penanganan perkara skandal demurrage atau denda impor beras Rp 294,5 miliar bersifat rahasia.

Skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang merugikan negara, dinilai kasus aneh bin ajaib dan hanya terjadi di negeri para pesulap.

Skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar ya g merugikan negara, dinilai memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggung jawabkan para mafia

Pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng meminta agar skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar dapat diusut tuntas sampai ke akar-akarnya

Skandal demurrage atau denda impor beras semakin menjadi sorotan usai terungkapnya keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan.

Keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal dengan nilai demurrage sebesar Rp 294,5 miliar yang tertahan di Jakarta dan Surabaya dinilai bakal menjadi masalah.

Ekonom Senior INDEF, Dradjad Wibowo mendesak adanya audit keuangan terkait dengan skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang merugikan negara