Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) harus dipertimbangkan secara matang mengingat risiko retaliasi yang bisa berdampak lebih luas terhadap perdagangan dalam negeri.

Jika kebijakan BMAD dipaksakan maka perdagangan dan perekonomian Indonesia terdampak implikasi negatif, salah satunya menyangkut kelangkaan stok keramik di pasaran

Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menyoroti dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) keramik China terhadap RI

Pengamat mengingatkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpotensi mendapatkan getah dari kebijakan BMAD atas produk ubin keramik China.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan BMAD 200% terhadap keramik porselen dari China.

Relawan Jokowi menilai rencana kenaikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 200% yang dikenakan terhadap ubin keramik porselen dari Cina merugikan Jokowi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) buntut dari polemik pengenaan BMAD yang mencapai 200% terhadap keramik porselen.

Pengamat politik sekaligus peneliti senior SSC Surokim Abdussalam mengatakan, persoalan rencana BMAD ubin keramik bisa pengaruhi kepuasan rakyat terhadap Jokowi

Forum Suplier Bahan Bangunan Indonesia (FOSBBI) menanggapi hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terkait permintaan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping.

Indef mengkritisi hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang merekomendasikan kenaikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 200% terhadap keramik impor