Pakar Ekonomi Minta Tim PKN Batalkan BMAD Ubin Keramik China
Jakarta – Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah meminta pemerintah dalam hal ini tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) untuk membatalkan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) 200% terhadap keramik porselen dari China.
Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat dan bukan menjadi solusi untuk melindungi industri keramik dalam negeri.
Menurut Piter, tim PKN perlu memahami soal kebijakan yang direkomendasikan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) itu tidak memiliki kajian yang kuat dan akurat terkait pengajuan BMAD sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi nasional.
“Yang utama itu adalah tidak ada satupun kebijakan akan menghasilkan sesuatu yang baik apabila dilakukan tanpa kajian yang benar, tanpa kajian yang akurat dengan informasi yang tepat. Kebijakan-kebijakan yang diambil secara buru-buru tanpa kajian itu lebih banyak mendatangkan mudharatnya,” ujar Piter, Senin (29/7/2024).
"Jadi menurut saya masih terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus di jawab terlebih dahulu sebelum pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan mengenakan bea masuk anti dumping,” imbuhnya.
Dampak negatif kebijakan itu, kata Piter, akan langsung berefek kepada Indonesia salah satunya ialah harga keramik di dalam negeri bisa terjadi kelangkaan diikuti harga yang melonjak.
“Karena kebijakan itu tentunya kalau dikenakan sampai 200% maksimal itu dampak negatifnya langsung itu besar, dampak negatifnya pertama pasti akan mendorong harga keramik naik, inflasi akan melonjak, jadi ini harus ada kesadaran tentang itu dampak langsung dari kebijakan itu seperti apa,” ucapnya.
Lanjut Piter mengatakan, efek BMAD juga bisa berimbas terhadap hubungan mitra dagang antara Indonesia dengan China akan terganggu, sebab Indonesia dianggap sepihak menuduh terjadi dumping dengan bukti-bukti yang lemah dan penyelidikan yang tidak kredibel.
“Itu belum lagi kalau kita bicara tentang hubungan perdagangan kita dengan China nantinya karena tentunya ini akan mengundang respon dari pemerintah China, tudingan sepihak bahwasanya mereka melakukan dumping itu bisa mengundang konflik perdagangan antara keduanya,” ungkapnya.
Piter menegaskan KADI dan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional harus memastikan terlebih dahulu apakah memang benar terjadi dumping pada keramik porselen asal China atau tidak. Piter meminta KADI dan Tim PKN jangan asal menuduh, akan tetapi harus dipastikan dengan data yang akurat.
