Pakar Ekonomi Minta Tim PKN Batalkan BMAD Ubin Keramik China
Jakarta – Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah meminta pemerintah dalam hal ini tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) untuk membatalkan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) 200% terhadap keramik porselen dari China.
Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat dan bukan menjadi solusi untuk melindungi industri keramik dalam negeri.
Menurut Piter, tim PKN perlu memahami soal kebijakan yang direkomendasikan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) itu tidak memiliki kajian yang kuat dan akurat terkait pengajuan BMAD sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi nasional.
“Yang utama itu adalah tidak ada satupun kebijakan akan menghasilkan sesuatu yang baik apabila dilakukan tanpa kajian yang benar, tanpa kajian yang akurat dengan informasi yang tepat. Kebijakan-kebijakan yang diambil secara buru-buru tanpa kajian itu lebih banyak mendatangkan mudharatnya,” ujar Piter, Senin (29/7/2024).
"Jadi menurut saya masih terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus di jawab terlebih dahulu sebelum pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan mengenakan bea masuk anti dumping,” imbuhnya.
Dampak negatif kebijakan itu, kata Piter, akan langsung berefek kepada Indonesia salah satunya ialah harga keramik di dalam negeri bisa terjadi kelangkaan diikuti harga yang melonjak.
“Karena kebijakan itu tentunya kalau dikenakan sampai 200% maksimal itu dampak negatifnya langsung itu besar, dampak negatifnya pertama pasti akan mendorong harga keramik naik, inflasi akan melonjak, jadi ini harus ada kesadaran tentang itu dampak langsung dari kebijakan itu seperti apa,” ucapnya.
