Dewan Pakar BPIP: Astacita Prabowo Aktualisasi Demokrasi Ekonomi Pancasila
Dr. Djumala menunjukkan data Credit Suisse 2017 bahwa 10% orang terkaya di Indonesia kuasai menguasai 75% kekayaan negara. Dalam hal kepemilikan asset produksi pun menunjukkan data yang memprihatinkan.
Data menunjukkan bahwa hanya 1% populasi menguasai 58% lahan di Indonesia. Dari total daratan Indonesia, seluas 44% dikuasai pemilik konsesi pertambangan.
“Dengan data ini saja sekilas terlihat bahwa ada kesenjangan dalam kepemilikan asset produksi di masyarakat,” kata Dr. Djumala.
Menurut Dr. Djumala disinilah letak permasalahan kedaulatan ekonomi rakyat. Dikatakannya, kedaulatan ekonomi rakyat itu sejatinya adalah demokrasi ekonomi sesuai nilai Pancasila.
Lebih jauh Dr. Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, menyoroti bahwa jika konsisten dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan mestinya juga memperhatikan kedaulatan ekonomi rakyat.
Hal itu bisa dilakukan dengan mereorientasikan kebijakan pembangunan ekonomi yang memberi akses lebih besar kepada rakyat terhadapkepemilikan asset-asset produksi, seperti modal dan lahan.
Terbukanya akses rakyat terhadap kepemilikan sumber daya dan asset produksi diharapkan dapat membantu terciptanya kedaulatan ekomomi rakyat.
