Massa PMJAK Demo di Depan KPK, Minta Kepastian Hukum Dugaan Korupsi e-KTP dan Alkes di Banten
Jakarta – Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi (PMJAK) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, pada Jumat, 15 November 2024. Mereka meminta komitmen KPK untuk bisa mengusut tuntas kasus mega korupsi e-KTP yang diduga melibatkan Pramono Anung dan pengadaan alat kesehatan yang menyeret Rano Karno.
"Kami datang ke KPK untuk mendesak KPK memastikan skandal kasus e-KTP yang menyeret nama Pramono Anung dan skandal kasus pengadaan alat kesehatan di Pemprov Banten yang menyeret nama Rano Karno untuk mendapatkan kepastian hukum," kata Ketua PMJAK Hasan Assegaf di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Ia mengatakan sudah melayangkan surat ke KPK pada 6 November 2024. Namun, KPK belum memberi jawaban atas skandal tersebut.
"Jadi, hari ini adalah desakan kami dan kami akan datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak," kata Hasan.
Lebih lanjut, Hasan meminta KPK memberikan kepastian hukum terhadap Pram-Rano yang diduga terlibat skandal korupsi itu. Hal ini juga sebagai bentuk transparansi ke masyarakat.
Hasan tak menginginkan demokrasi yang mahal melahirkan kepemimpinan yang memiliki latar belakang buruk, terlebih perilaku koruptif.
"Rakyat membiayai ongkos demokrasi yang begitu mahal, tapi kemudian melahirkan figur-figur yang bermasalah secara hukum," pungkasnya.
