Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo mengingatkan Hakim Agung Ansori Harus Tegas Jangan Meringankan Hukuman dan menurutnya PK Mardani Maming Bukan Solusi untuk Koruptor.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinilai perlu menjelaskan ke publik soal isu mengintervensi Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) soal Peninjauan Kembali (PK) Mardani Maming

Publik diminta terus mengawasi Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) agar dapat independen dalam memutus peninjauan kembali (PK) yang diajukan Mardani Maming.

Nama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron diduga menjadi sosok yang membantu peninjauan kembali (PK) terpidana kasus korupsi Mardani Maming

Nurul Ghufron terbukti melanggar etik karena mengunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi membantu mutasi ASN di Kementerian Pertanian berinisial ADM

KPK meminta peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mardani H Maming (MHM) ditolak secara keseluruhan oleh MK

Penyikapan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suharto terkait adanya intervensi dan cawe-cawe dalam Peninjauan Kembali atau PK Mardani Maming dinilai normatif.

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar merupakan sebuah kewajiban.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan penanganan cepat dengan mengamankan bukti dalam menyelidiki skandal demurrage atau denda impor beras.

Skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang dilaporkan studi demokrasi rakyat atau SDR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didorong segera menetapkan tersangka terkait skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan jika semua proses penanganan perkara skandal demurrage atau denda impor beras Rp 294,5 miliar bersifat rahasia.