Anggota DPRD Jabar Soroti Rencana RUPSLB Bank BJB

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hidayat
Sumber :

Sebagai pemegang saham mayoritas, pemerintah provinsi baru memiliki hak untuk terlibat dalam keputusan strategis seperti ini. Mengabaikan hak tersebut bisa menimbulkan persepsi negatif, baik dari investor maupun masyarakat.

Golkar sebut ASR Jadi Bacagub Sulawesi Tenggara dengan Elektabilitas Tertinggi

Pergantian pengurus dalam waktu dekat juga membawa risiko ketidakstabilan internal. Tim manajemen mungkin mengalami disorientasi, proyek strategis seperti Sustainability Bond dan Perpetual Bond dapat tertunda, dan moral karyawan bisa terdampak negatif akibat ketidakpastian. 

"Padahal, kedua proyek tersebut sangat penting untuk memperkuat modal inti dan mendukung keberlanjutan bank di masa depan," tuturnya.

Soal 4 Anggota DPRD Jatim jadi Tersangka KPK, Eks Penyidik: Semua Sama di Mata Hukum

Investor pun mengharapkan stabilitas manajemen. Keputusan yang tergesa-gesa dapat merusak reputasi bank, menurunkan minat pasar terhadap obligasi, dan mengurangi kepercayaan mitra bisnis.

Dari sudut pandang etika, menunda RUPSLB hingga pelantikan gubernur baru adalah langkah yang mencerminkan penghormatan terhadap pemerintahan baru. Hal ini juga membantu menghindari persepsi bahwa pergantian pengurus dilakukan atas dasar politis. 

Heran Isu Gibran jadi Ketum Golkar, Hensat Bilang Airlangga Sudah Pilihan Tepat

"Sebagai entitas publik, Bank BJB harus memprioritaskan keputusan berbasis kepentingan bisnis, bukan politik, demi menjaga reputasi profesionalnya," kata dia.

Untuk saat ini, menurut dia, lebih baik fokus pada proyek strategis dan memastikan keberhasilan sustainability bond dan perpetual bond.

Halaman Selanjutnya
img_title