Akademisi Sepakat Tata Kelola LPG 3 Kg Penting untuk Cegah Kebocoran Subsidi
Dalam kesempatan yang sama, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjajaran (Unpad), Prof Bayu Kharisma, menyebut pembentukan sub-pangkalan juga harus diikuti pembenahan tata kelola distribusi gas LPG 3 kg. Sebab, pada awal pemberlakuan kebijakan ini, justru ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon itu akibat tata niaga distribusinya yang belum optimal.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan gas subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran, alih-alih diterima oleh kalangan kelas atas.
"Iya lah, jelas lah (pembenahan tata kelola distribusi dibutuhkan). Karena jangan sampai justru yang dapat kelas atas, bukan rakyat kelas bawah. Berarti otomatis ada hal yang salah, distribusinya salah. Sangat penting dilakukan, tinggal implementasinya. Jangan sampai dalam hal ini, kebijakan dan di bawahnya berbeda," kata Prof Bayu.
Masih di forum diskusi itu, dosen komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD), Encep Dulwahab, mendukung pembenahan tata kelola distribusi gas LPG 3 kg melalui sub-pangkalan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak secara mendadak menerapkan sebuah kebijakan. Pemerintah, kata dia, harus secara komprehensif mengkaji sebuah kebijakan sebelum diterapkan di lapangan.
Ia menilai pemerintah memiliki sumber daya manusia seperti staf khusus (stafsus) yang cukup untuk menggodok sebuah kebijakan secara matang sebelum dilaksanakan. Selain itu, Encep menyebut para stafsus itu juga bisa melakukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan informasi di lapangan, khususnya terkait kebijakan gas LPG 3 kg.
"Makanya saya sepakat jika Pak Prabowo punya jubir banyak, staf khusus yang banyak, tapi dioptimalkan. Jangan hanya kuantitas, tapi kualitas, sebagai jembatan ke publik. Konferensi pers, serta video visual. Pakai multiplatform," kata Encep.
"Memang pemerintah yang harus proaktif memberikan informasi lebih lengkap dan berkualitas," tutupnya.
