Lasarus Pertanyakan Anggaran Lumpur Lapindo Masih Besar, Tapi Gak Beres-Beres

"Ini makan anggaran gede banget setiap tahun ini. Ini kalau kita bikin jalan daerah, sudah berapa banyak jalan yang jadi ini? Padahal ini kita hanya ngelolosin lumpur saja, kalau memang sudah tidak lagi mengancam keselamatan masyarakat di situ, ya sudah dicari cara," ujarnya.

Tak hanya itu, Lasarus turut menyoroti kemungkinan adanya inefisiensi dan pemborosan anggaran dalam pengadaan alat, khususnya terkait penggunaan pompa.

"Ini kemungkinan nih sewa pompa segala macam ini. Kemungkinan, ini siapa yang punya pompa, abadi kah kita sewa pompa ini nanti? Ini tolong dicek nanti-nanti Pak Menteri," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya meninjau langsung ke lokasi guna melihat kondisi terkini proyek tersebut. Ia menilai proyek penanganan lumpur Lapindo selama ini hanya bersifat simbolis dan tidak menyentuh langsung persoalan masyarakat terdampak.

"Sudah begitu juga kewajiban kepada masyarakat, bukannya dibayar, tunggakannya masih banyak, Pak, kepada masyarakat lumpur Lapindo ini. Tapi yang ada proyeknya gede-gede setiap tahun," ungkap Lasarus.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa terdapat anggota DPR terdahulu yang menjadi korban lumpur namun tidak mendapat kompensasi yang semestinya dari negara.

Sebagai langkah konkret, Lasarus menyatakan terbuka terhadap pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPR untuk menelusuri persoalan ini lebih dalam.

Halaman Selanjutnya

"Ini mohon dicek nanti Pak Menteri, bila perlu nanti kami (buat) Panja ini. Biar kita minta kepada BPK, minta audit dengan tujuan tertentu. Kalau ada nanti di sini tindak pidana, biar cepat-cepat kita kirim ke penjara ini pelakunya," tegasnya.