Lemah Tata Kelola Dinilai jadi Penyebab Potensi BUMD Belum Tergali Optimal

Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD). Agenda yang dibahas adalah memperkuat peran BUMD sebagai pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyedia layanan publik berkualitas

FGD itu mengangkat tema 'Penyamaan Persepsi dan Pemahaman Terkait Konsepsi, Filosofi, Regulasi, dan Implementasi BUMD'.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjelaskan, kegiatan ini jadi forum strategis untuk perkuat peran BUMD sebagai pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyedia layanan publik berkualitas. Dia bilang, BUMD tak boleh dipandang hanya sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata. 

Menurut dia, BUMD memiliki tanggung jawab besar sebagai agen pembangunan daerah yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, lapangan kerja, dan menyediakan layanan publik yang lebih baik. 

Selain itu, dia mengatakan, penguatan BUMD sangat penting untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Meski demikian, dalam praktiknya, banyak BUMD yang potensinya belum tergali optimal.



Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo

Photo :

• Istimewa

Dia menyinggung belum optimalnya itu karena lemahnya tata kelola, rendahnya inovasi, serta perbedaan persepsi dalam memahami fungsi dan filosofi pendiriannya. 

Halaman Selanjutnya

"Untuk itu penting menyamakan persepsi bagaimana mengelola BUMD secara profesional, transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah," jelas Yusharto.