LSM Trinusa Kembali Datangi KPK, Serahkan Bukti Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Bekasi

Ilustrasi kpk
Sumber :

Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Bekasi Raya kembali menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Selatan, pada Jumat 26 juli 2024.

Survei LKPI: Elektabilitas Rudy Mas'ud - Seno Aji Menang di Pilkada Kaltim

Kedatangan sejumlah pengurus Trinusa di gedung KPK menanyakan progres pengusutan dugaan korupsi Foster Oil Energy dengan Migas Kota Bekasi yang terindikasi merugikan negara hingga belasan miliar rupiah yang diduga melibatkan Eks Wali Kota Bekasi.

“Hari ini kami bersama teman-teman Trinusa Kota Bekasi menanyakan langsung kepada pihak penyidik terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi Foster Oil Energi yang diduga melibatkan mantan wali kota Bekasi tahun 2022 yakni TA," kata Mandor Baya kepada sejumlah awak media di depan gedung KPK.

Survei Pilkada Kapuas Hulu, Wahyudi-Oktavianus Ungguli Frasiskus-Sukardi

Selain itu, kata Mandor Baya, pihaknya juga kembali menyerahkan dokumen terkait dengan kerugian negara yang sempat hilang di internet dan berhasil ditemukan oleh LSM Trinusa.

“Data kita sudah lengkap. bahkan kita berhasil menemukan data yang sudah hilang di internet dan kita serahkan lagi ke penyidik di KPK,” kata Mandor.

Survei Terbaru Pilkada Papua Tengah, Willem Wandik-Aloysius Giyai Makin Ungguli 3 Pesaingnya

Mandor juga mengatakan bahwa, saat ini lembaga antirasuah itu siap mengembangkan data yang diserahkannya untuk dibedah oleh penyidik.

“Respon penyidik sangat positif sedang dikembangkan, sedang dilakukan pembedahan. Semoga dalam waktu dekat ini penyidik bisa memanggil mantan Wali Kota Bekasi tahun 2022,” tutur Mandor.

Ketika disinggung, apakah pelaporan terhadap TA ada muatan politik jelang Pilkada Serentak 2024, mengingat yang bersangkutan akan maju menjadi calon Wali Kota Bekasi.

Namun Mandor pun membantahnya. Menurutnya, pelaporan ini, sebenarnya ingin dilakukan jauh sebelum Pilkada Serentak. Namun baru bisa terealisasi menjelang momentum pilkada. 

"Jauh sebelumnya, kita mengumpulkan data dulu. Setelah data lengkap baru kita melakukan pelaporan ke KPK. Memang momentumnya bertepatan dengan Pilkada,” bantah Mandor.