Gagal Capai Target, Pejabat Kemenkeu Harus Dievaluasi

Sebab DJA memantau kinerja realisasi anggaran, termasuk penerimaan pajak, untuk memastikan kesesuaian antara target dan realisasi. DJA juga melakukan analisis dampak kinerja penerimaan pajak terhadap kemampuan pembiayaan program pemerintah. 

Termasuk Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) serta Sekretariat Jenderal (Setjen) yang mendukung administrasi dan koordinasi antar-direktorat, termasuk penyusunan dokumen resmi perencanaan target pajak.

Secara teknis terlihat keunikan lain. Sudah gagal penuhi capaian pajak namun Direktur Jenderal Pajak Kemkeu, Suryo Utomo, malah semangat memperkirakan potensi penerimaan yang dapat diraup atas pemberlakuan PPN 12 persen untuk barang mewah hanya sebesar Rp3,5 triliun. 

Disebutnya nilai itu sangat jauh dari potensi penerimaan negara yang bisa didapat apabila tarif PPN 12 persen ditetapkan untuk seluruh barang dan jasa yang bisa mencapai Rp75 triliun. Dia seperti hendak lari dari persoalan pencapaian target 2024. 

"Yang diprediksi tahun 2023 saja tidak bisa dipertanggung-jawabkan realisasinya, namun sekarang dia senang berprediksi baru sambil melupakan prediksi capaian yang gagal itu," kata Iskandar

Sudah saatnya Menkeu SMI melakukan penilaian menyeluruh terhadap anak buahnya untuk kemudian menerapkan sanksi terhadap kegagalan pencapaian itu. Sehingga mengganti pejabat yang berkontribusi mengakibatkan kegagalan sebab berbasis kajian Kemkeu pada UU APBN 2024 adalah bentuk pembenahan secara bijaksana.

Sembari Presiden Prabowo Subianto sebaiknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit terhadap kegagalan pencapaian target pajak yang disusun Kemkeu. BPK RI sebagai lembaga eksternal sesuai fungsinya ideal memeriksa pengelolaan keuangan negara, termasuk realisasi penerimaan pajak. Sehingga ke depan hari persoalan kegagalan seperti saat ini tidak terulang lagi.