Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar merupakan sebuah kewajiban.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan penanganan cepat dengan mengamankan bukti dalam menyelidiki skandal demurrage atau denda impor beras.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didorong segera menetapkan tersangka terkait skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan jika semua proses penanganan perkara skandal demurrage atau denda impor beras Rp 294,5 miliar bersifat rahasia.

Skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang merugikan negara, dinilai kasus aneh bin ajaib dan hanya terjadi di negeri para pesulap.

Jika kebijakan BMAD dipaksakan maka perdagangan dan perekonomian Indonesia terdampak implikasi negatif, salah satunya menyangkut kelangkaan stok keramik di pasaran

Skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar ya g merugikan negara, dinilai memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggung jawabkan para mafia

Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menyoroti dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) keramik China terhadap RI

Skandal demurrage atau denda impor beras semakin menjadi sorotan usai terungkapnya keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan.

Ekonom Senior INDEF, Dradjad Wibowo mendesak adanya audit keuangan terkait dengan skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang merugikan negara

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp 294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan.

Skandal demurrage impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang menyeret Bapanas-Perum Bulog merupakan sebuah skema manipulasi berbau korupsi atas kebijakan impor.