Eks Aktivis 98: Jangan Biarkan Eks Koruptor Ulangi Kejahatannya di KKP

Dok. Istimewa
Sumber :

Jakarta – Mantan terpidana kasus kuota impor daging diduga kembali "bermain" dalam skema pengaturan kuota impor di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kejahatan yang dilakukan tak boleh dibiarkan berulang.

Aktivis: Pengacara Penyuap Hakim Rp60 Miliar di Kasus CPO Layak Dijatuhi Hukuman Mati

Menurut Mantan Aktivis 98, Irwan Suhanto, para mantan terpidana kasus impor daging seharusnya tak diizinkan kembali menjadi pemain inti dalam bisnis strategis yang menyangkut kebutuhan pokok rakyat. 

"Ini alarm bahaya. Kita melihat bagaimana eks terpidana seperti Suharjito masih punya cengkeraman kuat dalam sistem kuota. KPK harus turun tangan," kata irwan, Rabu (23/4/2025).

Skandal Kuota Impor Jilid Dua: Bayang-Bayang Lama, Modus Baru

Berdasarkan informasi, untuk memuluskan rencananya, modus yang digunakan diduga dengan menggunakan perusahaan bayangan untuk memanipulasi distribusi dan kuota impor daging. Perusahaan-perusahaan ini didaftarkan atas nama orang-orang dekatnya, termasuk kroni dan kerabat, guna menciptakan ilusi persaingan usaha yang sehat.

“Ini bentuk pelanggaran nyata terhadap etika dan hukum. Seorang mantan narapidana kasus serupa tidak seharusnya kembali diberi ruang dalam urusan impor, apalagi dengan cara-cara yang manipulatif,” imbuhnya.

Kawal Kasasi Kow Kusran di MA, Aliansi Cerdas Hukum: Mafia Tanah Rusak Citra dan Marwah Peradilan

Suharjito diduga merupakan orang kuat yang sudah pernah masuk bui mengendalikan permainan kuota di KKP dan Kementerian Pertanian (Kementan). Kasus korupsi yang menyeret nama-nama besar seperti Basuki Hariman, Suharjito, dan Juard Effendi mencerminkan potret gelap hubungan antara pengusaha dan kekuasaan di Indonesia. 

Basuki Hariman merupakan pengusaha impor daging yang dikenal luas, terseret kasus suap terhadap pejabat Mahkamah Konstitusi demi memuluskan urusan bisnisnya. Ia terbukti memberikan suap kepada Patrialis Akbar, Hakim Konstitusi saat itu, agar putusan uji materi terkait impor daging menguntungkan kepentingannya.

Halaman Selanjutnya
img_title