Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan penanganan cepat dengan mengamankan bukti dalam menyelidiki skandal demurrage atau denda impor beras.

Skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang merugikan negara, dinilai kasus aneh bin ajaib dan hanya terjadi di negeri para pesulap.

Skandal demurrage atau denda impor beras semakin menjadi sorotan usai terungkapnya keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendry Saragih menegaskan bahwa skandal demurrage impor beras jadi bukti kegagalan Bapanas-Bulog wujudkan ketahanan pangan.

Skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp 294,5 miliar menyisahkan kejanggalan terkait dengan sistem kerja lintas sektoral antara Bapanas dan Bulog.

Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat apabila skandal mark up impor dengan kerugian Rp 8,5 triliun terbukti.

Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra meyakini dampak skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog membebani devisa negara di tengah melemahnya rupiah

Pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai Bapanas dan Bulog tengah mencari selamat lantaran terlibat skandal mark up impor beras.

Harga beras medium hingga pandan wangi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur terpantau mengalami kenaikan. Hal ini diyakini bakal mempersulit kehidupan masyarakat.

Skandal mark up impor beras Badan Pangan Nasional (Bapanas)-Perum Bulog senilai lebih dari Rp 2,7 triliun dipastikan mencoreng prestasi Presiden Joko Widodo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta dapat benar-benar mencari dan menangkap penikmat dari uang kerugian negara akibat skandal mark up impor beras.

Klaim Bapanas sebagai regulator yang berfokus pada pembangunan ekosistem pangan nasional dengan prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif ternyata omong kosong.