Pemerintahan Presiden Prabowo Diminta Bersikap Tegas Atasi Gerakan Politisasi Anti PSN
Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta bersikap tegas mengatasi gerakan politisasi anti Proyek Strategis Nasiojal (PSN) ekowisata Tropical Coastland. Sebab, gerakan itu dinilai akan bertentangan dengan program pemerintah.
Apalagi, Presiden Peanowo ingin melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur ketika berbicara di forum Kadin.
"Gerakan politisasi Alanti PSN ekowisata Tropical Coastland sudah dapat dibaca arahnya untuk menjatuhkan kepercayaan dunia usaha dan investasi pada Pemerintahan Prabowo," kata Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid dalam keterangannya, Senin, 20 Januari 2025.
Habib Syakur menilai, propaganda sesat terkait PSN ekowisata Tropical Coastland yang digarap PT Agung Sedayu Group dengan Public-Private Partnership (PPP) adalah skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembiayaan dan penyediaan infrastruktur ekowisata Tropical Coastland
Karena itu, lanjut Habib Syakur, tidak ada hubungannya dengan pengembangan properti PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 yang selama ini memang dikelola oleh PT Agung Sedayu Group Dua entitas projek yang berbeda antara PSN ekowisata Tropical Coastland dengan Pengembangan PIK 2.
"Propaganda Sesat yang ditiupkan ke masyarakat seakan PSN ekowisata Tropical Coastland adalah bagian dari PIK 2 selama ini," kata Syakur.
Menurutnya, dalam PSN ekowisata Tropical Coastland merupakan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) KPBU, atau secara umum lebih sering dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP).
