Wacana 40 Kementerian Dicap Muatan Politis, Prabowo Cs Harus Bisa Jelaskan Alasan Rasional

Cerita Kita – Wacana pembentukan 40 kementerian terus mencuat digaungkan elite politik belakangan ini. Bukannya bantu cari solusi dari banyaknya persoalan rakyat, para elite malah sibuk menguraikan omongannya yang pro dan kontra soal kabar pembentukan 40 kementerian itu.

Wacana porsi 40 kementerian itu disuarakan bakal dibentuk Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Elite parpol pendukungnya seperti Partai Demokrat dan Gerindra sudah beri sinyal kemungkinan penambahan jadi 40 kementerian yang saat ini cuma 34.

Pengamat kominikasi politik Jamiluddin Ritonga menyampaikan pandangannya bahwa porsi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 mesti rasional

"Penambahan porsi kabinet sebenarnya hak prerogatif presiden. Berapa pun porsi kabinet tidak masalah selama itu ditetapkan rasional," kata Jamil, sapaan akrabnya kepada Cerita Kita, Jumat, 10 Mei 2024.



Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar

Photo :

• VIVA

Jamil mengingatkan lazimnya porsi kabinet diturunkan dari visi dan misi yang akan dicapai. Dia menyebut dari situlah akan muncul program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi misinya.

"Berdasarkan program-program strategis itulah ditetapkan jumlah kementerian. Kalau ini yang dijadikan dasar penetapan jumlah kementerian barulah rasional," jelas dosen Universitas Esa Unggul tersebut.

Dia menuturkan sebagai Presiden RI terpilih dan akan memimpin roda pemerintahan lima tahun ke depan, Prabowo harus bisa jelaskan alasan jika mau tambah kementerian. Ia khawatir, wacana penambahan kementerian jadi 40 itu hanya dicap muatan politis.

"Karena itu, Prabowo harus menjelaskan rasionalisasi penetapan 40 kementerian. Kalau rasionalisasinya tidak disampaikan Prabowo, maka penetapan 40 kabinet hanyalah pertimbangan politis," ujar eks Dekan FIKOM Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta tersebut.

Lebih lanjut, Jamil menuturkan pertimbangan politis bisa ditafsirkan karena sebagai upaya untuk merangkul koalisi dan rival gabung di pemerintahan mendatang.

"Pertimbangan politis bisa jadi lebih kuat mengingat Prabowo ingin merangkul sebanyak mungkin partai politik masuk ke koalisinya," lanjut Jamil.

Menurut dia, untuk kepentingan politis, selain menambah porsi kementerian, bisa juga dengan jabatan wakil menteri.

"Untuk mengakomodir partai politik sebanyak itu, salah satunya tentunya dengan menawarkan kursi menteri atau wakil menteri," sebutnya.

Bagi dia, jika melihat dinamika saat ini, Prabowo tampaknya mengarah dengan menambah jumlah kementerian saat ini. "Semakin banyak parpol yang ikut koalisi, akan semakin banyak jumlah kementerian yang dibutuhkan Prabowo," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan jika itu yang jadi dasar Prabowo tambah jumlag kementerian maka tak ada alasan rasional.

"Maka jumlah  kementerian lebih didasari atas pertimbangan irasional. Hal ini tentunya dikhawatirkan akan sulit mewujudkan visi misi Prabowo-Gibran," tuturnya