Kemiskinan Belum Terselesaikan, Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masyarakat Dinilai Jadi Solusi

Kupang – Kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu besar yang belum terselesaikan, meski berbagai kebijakan telah digulirkan untuk mengatasinya. 

Beberapa pihak bahkan melihat kemiskinan sebagai sebuah proyek terstruktur yang dipelihara oleh sistem demi kepentingan tertentu. 

Hal itu terungkap dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertajuk Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara : Kedaulatan Ekonomi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis 17 Oktober 2024.

Ahli Patologi Sosial dari Universitas Indonesia, Ester Jusuf, mengungkapkan kemiskinan di beberapa wilayah terlihat sengaja dipertahankan.

"Wilayah yang miskin mungkin memang sengaja dibuat tetapmiskin. Kita bicara tentang penghasilan, garis kemiskinan, sesuatu yang sangat politis. Ada banyak kasus orang sengaja memproyeksikan kemiskinan untuk kepentingan pribadi. Inisudah menjadi gejala sosial, bahkan terstruktur," ujarnya.

Menurut Ester, kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari angka atau data statistik yang menunjukkan penurunan jumlah orang miskin. 

Ia menekankan pentingnya melihat realita yang dihadapi masyarakat, termasuk ketersediaan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan akses pendidikan. 

Halaman Selanjutnya

"Kita harus menggali pada faktanya, pada keadaan sesungguhnya. Bukan pada saat menganggap bahwa berhasil membuat 75 persen rakyat Indonesia tidak miskin, tapi lihat apakah bangsa kita sudah tidak mengalami kelaparan, tubuhnya tidak ada berbagai penyakit, pikirannya bisa jernih logis mempertahankan kepentingannya," tambah Ester.