Dewan Pakar BPIP: Astacita Prabowo Aktualisasi Demokrasi Ekonomi Pancasila
Kupang – Dalam upaya menyerap aspirasi daerah dalam pengentasan kemiskinan, BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Kupang menyelenggarakan diskusi denga tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Kupang, 17 Oktober 2024.
Forum diskusi menghadirkan para pakar dan akademisi antara lain Ester Jusuf, Marianus Kleden, Bona Beding, Dr. Philipus Tule, SVD, Romo Charles Beraf SVD, dan Prof. Dr. Zainur Wula, S.Pd, M.Si.
Forum diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Forum Group Discussion yang diadakan BPIP di 7 kota untuk menyusun rekomendasi terkait bidang tertentu.
Rekomendasi kebijakan tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintahan baru yang dilantik 20 Oktober 2024.
Diskusi yang dipandu oleh Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah tsb. memfokuskan bahasannya pada isu etika dan moralitas para penyelenggara negara utamanya dalam kaitannya dengan isu kemiskinan dan kedaulatan ekonomi rakyat.
Mengomentari diskusi dimaksud, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, mengatakan bahwa topik yang diangkat BPIP ini sangat relevan dengan situasi saat ini.
Diungkapkannya, di tengah masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, kita menyaksikan masih maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. Praktik korupsi terbukti dengan terakumulasinya pendapatan negara pada sekelompok kecil masyarakat tertentu.
