Survei LKPI: Elektabilitas Rudy Mas'ud - Seno Aji Menang di Pilkada Kaltim

Pasangan Cagub-Cawagub Kaltim Rudy Mas'ud- Seno Aji
Sumber :

Hasilnya, pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji dengan berada pada tingkat kepercayaan masyarakat mencapai rata-rata skor 89,7 poin sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat pada pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi mencapai rata-rata skor 53,6 poin.

KPU dan Bawaslu Pusat-Daerah Terancam Dipolisikan Buntut Polemik Pilkada Kutai Kartanegara

Alasan responden memilih pasangan calon gubenur dan wakil gubernur pilihan masyarakat Kalimantan Timur, paling tertinggi adalah karena percaya dan suka terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan poin 37,7 persen. Selanjutnya, karena program kerja 34,6 persen, dan bersih dari korupsi serta kepribadian rata-rata di 19,4 persen, disusul karena partai 8,3 persen.

Hasil survei juga menunjukkan terkait tingkat konsisten atau kemantapan pilihan masyarakat Kalimantan Timur hingga hari pencoblosan terhadap pilihan pada pasangan Rudy Mas'ud - Seno Aji terdapat sejumlah pemilih yang dapat merubah pilihannya.

Survei Terbaru WRC: Rudy Mas'ud-Seno Aji Unggul Signifikan di Pilkada Provinsi Kalimatan Timur

Adapun mereka yang merubah pilihan 10,3 persen, menjawab tidak 83,6 persen, dan tidak tahu 6,1 persen. Kemudian terhadap pasangan Isran Noor - Hadi Mulyadi yang akan merubah pilihan 32,7 persen, menjawab tidak 57,1 persen, dan tidak tahu 10,2 persen.

"Dari hasil survei di temukan salah satu alasan bagi responden yang dapat berpengaruh atas pilihannya jika diberikan uang atau barang, dia bisa berubah sebanyak 18,2 persen dan tidak terpengaruh 81,8 persen," kata Togu.

Survei LKPI: Willem Wandik-Aloysius Giyai Menang 70,8% di 6 Kabupaten Menggunakan Sistem Noken

Adapun besaran nominal uang yang diharapkan dapat berpengaruh mengubah pilihan, yakni Rp50 sampai Rp100 ribu sebanyak 10,3 persen dan Rp100 ribu sampai Rp200 ribu sebanyak 15,9 persen. Selain itu terdapat pula besaran nominal yang diharapkan Rp300 ribu dan Rp400 ribu sebanyak 27,2 persen dan Rp1 juta atau lebih sebanyak 46,6 persen.

"Hasil temuan ini Ini menjadi catatan baik masyarakat maupun penyelenggara pemilu agar pilkada berjalan bersih dari money politik yang akhirnya bisa merugikan masyarakat. Karena nanti kepala daerah terpilih pasti akan korupsi untuk mengembalikan modal kampanye itu," kata Togu.

Halaman Selanjutnya
img_title