Kisruh HGB Laut Tangerang, Warisan Kebijakan Jokowi Masa Lalu

"Kebijakan pemagaran laut sepanjang 30 km menjadi salah satu langkah yang dianggap tidak transparan dan berpotensi merugikan sektor kelautan", tandasnya. 

Ia berharap, Presiden Prabowo dapat menjaga kredibilitas Indonesia sebagai pionir konvensi hukum laut internasional. 

“Kredibilitas Indonesia sebagai negara maritim dan pionir Konvensi Hukum Laut PBB harus dijaga. Penegakan hukum yang tegas dan strategi yang terkoordinasi sangat penting untuk membalik citra buruk di mata publik, ” pungkasnya.