Polisi Lamban Usut Kasus Judol yang Diduga Libatkan Petinggi Negara, MPSI Desak Bareskim Dievaluasi
"Langkah evaluasi ini tidak hanya akan memperkuat integritas Polri, tetapi juga mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan di internal penegak hukum", tegasnya.
Ia yakin di bawah rezim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum akan berjalan tegas danibagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
"Rezim pemerintahan Prabowo dikenal dengan komitmennya untuk memberantas praktik-praktlegal. Oleh karena itu, Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum harus menunjukkan ketegasan yang sama, tanpa pengecuali", Imbuhnya.
Noor juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan mantan pejabat negara.
"Jika evaluasi ini dilakukan dengan benar, saya yakin citra Polri akan kembali positif di mata publik. Jangan biarkan kinerja segelintir oknum penyidik maupun pejabat di Bareskrim Polri ini mencoreng nama baik institusi sebesar Polri," tandas Noor Azhari.
Ia mengingatkan bahwa lambatnya penanganan kasus besar seperti ini dapat menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum tidak serius dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
"Kapolri harus segera bertindak agar kasus tersebut tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di masa mendatang", ujarnya.
