Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo, dari Narasi Menjadi Nyata
Keterbukaan informasi ini telah meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak dua poin dalam survei awal tahun 2025 yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia.
Komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi juga diwujudkan melalui penguatan hubungan dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Dalam kasus dugaan megakorupsi Rp271 triliun yang melibatkan tersangka Harvey Moeis, Presiden memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tanpa intervensi politik.
"Prabowo juga memperkuat KPK dengan menambah anggaran operasional sebesar 20% pada APBN 2025 dan mendukung revisi UU KPK untuk mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan," kata Ridwan.
Data statistik dari Kejaksaan Agung menunjukkan peningkatan 30% dalam penanganan kasus korupsi selama tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. KPK mencatat peningkatan operasi tangkap tangan sebanyak 40% pada periode November 2024 hingga Januari 2025.
"Dukungan terhadap lembaga penegak hukum ini menjadi bukti nyata bagaimana komunikasi politik anti-korupsi Prabowo diterjemahkan ke dalam tindakan konkret," kata Ridwan.
Secara personal dan institusional, Presiden Prabowo berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Strategi manajemen citra ini tidak hanya diterapkan pada dirinya, tetapi juga pada Kabinet Merah Putih secara keseluruhan.
Prabowo memperkenalkan pakta integritas yang harus ditandatangani oleh seluruh anggota kabinet dan kepala lembaga, yang berisi komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, beliau menerapkan sistem evaluasi kinerja triwulanan yang memasukkan indikator integritas dan transparansi sebagai komponen penilaian.
