Legislator Komisi I PDI Perjuangan Dorong Pemerintah Bertindak atas Meninggalnya Diplomat

Anggota DPR Fraksi PDIP Sarifah Ainun Jariyah
Sumber :

Jakarta – Legislator Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk bertindak terkait meninggalnya diplomat ADP di kamar kosnya. Korban merupakan staf Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu, yang rencananya akan ditugaskan di Finlandia akhir Juli ini. 

Anggota DPR Cecar Kemenkeu soal Indikator Kesejahteraan Petani dan Nelayan Hilang dari Dokumen Pembangunan

Pria asal Sleman, Yogyakarta, itu ditemukan tewas secara misterius dalam kondisi muka terbungkus lakban di dalam kamar kos kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 Juli 2025.

Sarifah Ainun Jariyah, mendesak polri untuk membongkar kasus kematian ini. Politisi PDI Perjuangan ini meminta kepolisian untuk segera mempercepat visum, mengoptimalkan pemeriksaan TKP dan forensik digital, serta berkoordinasi intensif dengan Kemenlu.

Soroti Hilangnya Kuota Pelanggan yang Raib, Legislator PDI Perjuangan: Operator Kejam

“Kami mendesak kepolisian mengungkap kasus ini secara tuntas dan transparan. Korban diplomat Kemlu yang meninggal harus segera dicari sebabnya, apakah dibunuh atau tidak. Tetapi indikasinya pembunuhan. Polisi harus segera temukan pelaku dan motifnya,” kata Sarifah dalam keterangan resminya

Sementara Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Junico Siahaan mendorong pemerintah lebih memerhatikan hunian pejabat, termasuk hunian diplomat.

Sejumlah PAC PDIP Banten I Datangi Kantor DPP di Menteng, Ini Tuntutannya

“Kita tak bisa terus menunggu tragedi demi tragedi untuk memperbaiki sistem. Pola pengamanan dan pengawasan di ruang tinggal, terutama yang dihuni oleh aparatur sipil dan pejabat publik, perlu diperhatikan lebih," kata Junico lewat keterangannya, Jumat (11/7/2025).

Legislator dari dapil Jawa Barat I itu juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya ADP yang tewas secara tak wajar. Ia juga menyinggung sepak terjang ADP selama pengabdiannya di dunia diplomasi dan advokasi Indonesia, khususnya dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

"Kepergiannya adalah kehilangan besar, tidak hanya bagi Kementerian Luar Negeri, tetapi juga bagi perjuangan Indonesia dalam isu kemanusiaan dan diplomasi global," pungkasnya