Legislator PDI Perjuangan Pertanyakan Konsistensi Pemerintah Terhadap Prinsip Efisiensi

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, mempertanyakan komitmen Kementerian Keuangan terhadap prinsip efisiensi yang selama ini dikedepankan.

Ia menyoroti bahwa enam direktorat jenderal dan satu badan layanan umum (BLU) yang hadir dalam rapat justru mengusulkan tambahan anggaran dengan total sekitar Rp3,24 triliun, belum termasuk usulan dari direktorat lainnya.

“Dari seluruh dirjen yang hadir pada malam hari ini semuanya minta penambahan anggaran. Kami jadi bertanya-tanya sebenarnya, arti dari efisiensi kemarin itu apa?” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran eselon I Kemenkeu, dikutip Rabu, 16 Mei 2025

Politisi dari PDI Perjuangan ini berpendapat bahwa upaya efisiensi yang telah dilakukan sejak awal tahun seharusnya sudah memberikan hasil nyata. Apalagi, menurutnya, Kementerian Keuangan sebelumnya menyampaikan bahwa penyesuaian dalam metode kerja tidak akan menurunkan output, bahkan berpotensi meningkat.

“Selama 2025 ini dengan efisiensi itu caranya udah ketemu. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tadi. Kenapa pada 2026 kembali lagi pola kerja yang lama?” tanyanya.

Dolfie mencontohkan permintaan tambahan anggaran dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) yang dipimpin oleh Febrio Nathan Kacaribu. 

Ia mencatat bahwa pada tahun 2025, anggaran DJSEF telah disesuaikan menjadi Rp67 miliar dan berhasil melampaui target Indikator Kinerja Utama (IKU) hingga 110%. Meski begitu, untuk tahun 2026, DJSEF kembali mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp52,93 miliar.

Halaman Selanjutnya

“Pak Febrio minta (tambahan) jadi Rp52,9 miliar, berapa capaian yang mau dicapai? Kalau sama saja 110%, ngapain kita tambahin anggarannya?” tegas Dolfie.