Pemerintahan Prabowo Berpotensi Disandera Lewat Parlemen, Jangan Berpangku Tangan ke Jokowi

Cerita Kita – Meski diumumkan KPU sebagai Presiden terpiih RI, Prabowo Subianto bakal menghadapi dinamika tantangan politik berlapis ke depannya. Salah satunya potensi awal pemerintahan Prabowo disandera rival yang jadi oposisi di parlemen.

Demikian analisa itu disampaikan pengamat sekaligus Chief Research Officer Political Strategy Group (PSG) Muhammad Ahsan Ridhoi. Ahsan menuturkan kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 bisa dikatakan tak absolut. Sebab, partai yang dipimpinnya yakni Gerindra bukan pemenang Pileg 2024.

Begitu juga dengan kursi elektoral parpol pengusung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilpres 2024. Kata Ahsan, jika diadu, suara KIM bakal kalah dengan jumlah parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Komposisi anggota KIM yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat diproyeksikan bisa meraup 280 kursi di DPR sesuai hasil Pileg 2024. Jumlah itu kalah dibandingkan total pendukung koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD yang meraup 300 kursi.

"Lebih sedikit dibanding total perolehan gabungan parpol pendukung Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin yang sebanyak 300 kursi," kata Ahsan, dalam keterangannya dikutip dari VIVA, Selasa, 2 April 2024.

Ahsan menyinggung status Gerindra juga bukan sebagai pemenang di Pileg 2024. Partai berlambang burung Garuda itu hanya berada di posisi tiga setelah PDIP dan Golkar. Menurut dia, dengan kondisi itu, posisi Prabowo menjadi kurang strategis.

Lebih lanjut, Ahsan menilai pemerintahan Prabowo yang berpotensi disandera parpol oposisi lewat parlemen DPR. Cara itu pernah dilakukan kubu rival saat dua tahun awal masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Ahsan menyinggung Gerindra yang tak punya magnet politik besar untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di parlemen. Kata dia, magnet itu seperti menggalang dukungan dari parpol oposisi.

"Yang tentu akan memaksimalkan perannya di parlemen untuk menjaga citra dan basis dukungan konstituennya sampai pemilu selanjutnya," tutur Ahsan.

Terkait adanya Golkar, ia menilai partai berlambang pohon beringin itu tak bisa jadi jaminan Prabowo. Meski suara Golkar terpaut tipis dengan PDIP yang notabene pemenang Pileg 2024.

Ahsan menyebut hubungan politik antara Golkar dan Prabowo hanya bersifat resiprokal atau timbal balik. Bagi dia, tak ada jaminan Golkar sebagaimana parpol koalisi Prabowo selain Gerindra akan terus berada di barisan dukung langkah kebijakan Prabowo di parlemen.

Lagipula, ia menyoroti selama ini, Gerindra identik dengan ketokohan Prabowo. Teori efek ekor jas atau coattail effect Gerindra dipengaruhi dari figur Prabowo.

"Mengingat Prabowo adalah wajah tunggal partai di tengah tak ada tokoh alternatif lain yang bisa sebesar dirinya. Maka, citra buruk pada Prabowo akan sangat berdampak pada suara partai,” kata Ahsan.

Ahsan menyarankan agar Prabowo dan Gerindra perlu segera menyiapkan langkah politik strategis. Dijelaskan dia, ada beberapa hal yang mesti disiapkan Prabowo dan Gerindra.

Pertama, Prabowo mesti bisa mengoptimalkan victory power game di transisi pemerintahan. Prabowo diharapkan jangan berpangku tangan terhadap Jokowi dalam melakukan transisi.

Dia menuturkan, meski jargon Prabowo mengusung ide melanjutkan program Jokowi tapi persiapan transisi diperlukan. Menurutnya, Prabowo jangan langsung mengamini pendapat menteri-menteri Jokowi yang menyatakan tak perlu ada tim transisi.

Ahsan khawatir jika Prabowo terlena dengan pandangan menteri-menteri yang tak perlu transisi maka bisa jadi pondasi pemerintahan ke depan yang dibangun eks Danjen Kopassus itu rapuh. "Karena bukan ia sendiri yang membangunnya,” jelas Ahsan.

Lalu, yang kedua, dia mengingatkan Gerindra mesti mengubah gaya komunikasi politiknya dengan lebih lentur. Ia menekankan Gerindra harus bisa jalin komunikasi yang lentur di parlemen DPR.

Selanjutnya, untuk yang ketiga, Gerindra disarankan bisa mengoptimalkan secara serius momentum Pilkada 2024 sebagai jalan regenerasi figur politik nasional untuk jaga dan meningkatkan basis suara pada pemilu selanjutnya.

Menurut dia, Gerindra wajib memaksimalkan perjuangan di Pilkada 2024 yang digelar pada serentak pada November mendatang. Dia menuturkan Gerindra sebagai partai barisan terdepan Prabowo, harus optimalkan sebesar mungkin untuk jaring figur potensial dari internal maupun wajah baru dari luar sebagai calon kepala daerah.

“Khususnya pada wilayah-wilayah strategis, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara,” tuturnya.