Pengamat: Kalau Bawaslu Tak Mampu Jalankan Fungsinya Sebaiknya Dibubarkan Saja

"Padahal, kehadiran Bawaslu seharusnya akan membuat nyaman semua peserta pemilu. Bawaslu dan jajarannya diharapkan netral dalam mengawasi semua peserta pemilu," jelas eks Dekan FIKOM Institut Ilmu Sosia dan Ilmu Politik (IISIP) tersebut.

Menurut dia, kalau Bawaslu bisa melakukan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya, maka setiap parpol  peserta pemilu tidak perlu menyediakan saksi di setiap TPS. "Sebab pengadaan saksi sungguh memberatkan partai politik," tutur Jamil.

Dia menyebut untuk mengamankan suara, setiap partai harus menyiapkan 823.220 saksi, sesuai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Halaman Selanjutnya

"Kalau setiap saksi dibayar Rp 300.000, maka setiap partai harus mengeluarkan dana saksi sebesar Rp 249.966.000.000," ujar Jamil.