Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mencopot Arief Prasetyo Adi dari posisi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencuat kasus polemik beras.

Ekonom Senior INDEF, Dradjad Wibowo mendesak adanya audit keuangan terkait dengan skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang merugikan negara

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendry Saragih menegaskan bahwa skandal demurrage impor beras jadi bukti kegagalan Bapanas-Bulog wujudkan ketahanan pangan.

Skandal demurrage impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang menyeret Bapanas-Perum Bulog merupakan sebuah skema manipulasi berbau korupsi atas kebijakan impor.

Skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp 294,5 miliar menyisahkan kejanggalan terkait dengan sistem kerja lintas sektoral antara Bapanas dan Bulog.

Pasca mencuatnya skandal demurrage Rp 294,5 miliar sejumlah pihak berani secara terbuka mengkritik kebijakan impor beras pemerintah yang dinilai ugal-ugalan.

Eks Komisioner Komisi Pemberantadan Korupsi Haryono Umar meminta agar skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar segera diusut tuntas.

Skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar diduga terindikasi kuat terjadi lantaran adanya unsur keteledoran yang sengaja dilakukan.

Akademisi bidang Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Agus Prihartono mendesak penegak hukum cepat selidiki skandal demurrage sebesar Rp 294,5 M

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara tegas bicara agar negara untuk tidak lagi mengandalkan impor beras di tengah ancaman krisis pangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mewanti-wanti soal bahaya perubahan iklim yang akan memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mendorong penegak hukum bergerak cepat untuk menyelidiki kasus demurrage atau denda impor beras Bulog sebesar Rp 294, 5 miliar.