Lasarus Pertanyakan Anggaran Lumpur Lapindo Masih Besar, Tapi Gak Beres-Beres

Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasarus, mempertanyakan keberlanjutan alokasi anggaran penanganan lumpur Lapindo yang terus muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2022 hingga dalam Rancangan APBN 2026. 

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo di Jakarta Pusat.

Lasarus menyoroti jumlah dana besar yang dianggarkan setiap tahun tanpa ada penyelesaian yang jelas.

"Saya dapat data APBN dari 2022 Rp270 miliar, APBN 2023 Rp270 miliar, APBN 2024 Rp227 miliar, APBN 2025 Rp179 miliar, dan di RAPBN tahun 2026 ini Rp169 miliar," ujarnya.

Ia menilai penanganan lumpur Lapindo selama ini cenderung stagnan, meski telah menelan dana triliunan rupiah. Oleh karena itu, Lasarus menekankan pentingnya evaluasi terhadap pendekatan teknis yang selama ini dilakukan. Ia bahkan mengusulkan solusi alternatif dengan membangun kanal besar langsung menuju laut.

"Di lumpur Lapindo ini, kita agak aneh juga ini. Apa yang membuat biaya begini besar, apa enggak kita bikin kali saja dikeruk gede-gede dari lubang itu biar langsung mengalir ke laut," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta perhatian khusus dari Menteri PUPR serta Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro untuk mengevaluasi efisiensi anggaran. Menurutnya, dana yang dihabiskan untuk proyek penanganan lumpur tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk program lain yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Halaman Selanjutnya

"Ini makan anggaran gede banget setiap tahun ini. Ini kalau kita bikin jalan daerah, sudah berapa banyak jalan yang jadi ini? Padahal ini kita hanya ngelolosin lumpur saja, kalau memang sudah tidak lagi mengancam keselamatan masyarakat di situ, ya sudah dicari cara," ujarnya.