Pakar Hukum Boris Tampubolon sebut MA Punya Alasan Kuat Bebaskan Terpidana Kasus Vina
Jakarta - Pakar Hukum Pidana Boris Tampubolon, menyoroti proses hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan 7 terpidana kasus tewasnya Vina-Eky di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Boris menilai MA memiliki alasan kuat untuk mengabulkan PK para terpidana itu.
Boris mengatakan, secara historis lembaga peninjauan kembali lahir tidak bisa dilepaskan dari kasus sengkon dan karta. Upaya hukum luar biasa ini bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran material.
“Dalam koteks peradilan pidana, kita tahu ada proses upaya hukum banding, kasasi, dan sampai Peninjauan Kembali (PK). Asumsi hukum dibalik adanya proses-proses itu adalah karena memang sangat mungkin pengadilan itu bisa keliru,” kata Boris, dalam keterangan yang diterima, Senin 23 September 2024
Karena pengadilan berpotensi keliru, kata Boris, Makanya ada tingkatan-tingkatan lebih tinggi untuk mengoreksinya. Jadi PK ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang “tidak penting”.
“Ini Justru sangat penting untuk memperbaiki bila ada yang keliru, dan ini harus didukung untuk tujuan seluruh penegak hukum yaitu keadilan dan kebenaran serta perbaikan hukum di negera ini, kata Boris
Boris mengungkapkan, Pasal 263 KUHAP mengatur alasan PK, yaitu adanya keadaan baru atau fakta baru (noviter perventa: bahasa latin), adanya putusan bertentangan, adanya kekhilafan atau kekeliruan.
“Dalam kasus Vina ini menurut saya ada 2 (dua) alasan hukum yang kuat, yakni Pertama, alasan adanya keadaan atau fakta baru. Atau biasa disebut novum. Orang suka keliru mengartikan novum. Novum suka diartikan sebagai bukti baru. Padahal novum bukan bukti baru. Tapi keadaan baru, fakta baru,” kata Boris.
