Kemenhut dan Kemnaker Jalin Kerja Sama, Perluas Lapangan Kerja dan Berdayakan Petani Kawasan Hutan
Jakarta – Kementerian Kehutanan dan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama ini dilakukan untuk menambah lapangan pekerjaan dan pemberdayaan petani khususnya di kawasan hutan.
“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Menteri Kemenaker beserta jajaran, pada hari ini kita bisa menandatangani satu MoU yang insyaallah bermakna besar bagi pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan petani di kawasan hutan,” ujar Menhut Raja Juli Antoni, usai penandatanganan MoU, Jumat, 11 April 2025.
Menhut dan Menaker tandatangani MoU kerja sama
- -
Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Menhut Raja Antoni dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut Menhut didampingi oleh Sekjen Kemenhut Mahfudz.
Menhut Raja Antoni mengatakan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, kerjasama antar kementerian harus terus dilakukan. Ia menyebut salah satu kerjasama yakni terkait potensi perhutanan sosial yang nantinya masyarakat dapat diberikan akses untuk mengelola dengan cara agroforestry.
“Saya percaya seperti yang selalu diajarkan, disarankan dan diinstruksikan oleh Pak Prabowo, bahwa selama antar kementerian dapat bekerjasama ada berbagi masalah tapi juga berbagi solusi, saya yakin banyak hal yang bisa kita kerjakan, salah satunya yang sudah kita bicarakan ada potensi perhutanan sosial, lahannya ada, kita punya sekarang yang sudah diberikan akses pengelolaan, 8,3 juta hektar, kemudian masih ada sekitar 4 juta lagi yang potensial dibagikan, plus ada data indikatifnya juga 3 juta lagi, jadi 7 juta hektar. 8 juta tambah 7 juta kan 15 juta hektar nih nanti kita identifikasi lebih dalam lagi mana yang memang cocok digunakan untuk agroforestry,” ujarnya.
Disebutkan, nantinya Kementerian Ketenagakerjaan dapat melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para petani untuk lebih menambah potensi dan kemampuan. Selain itu, Menhut Raja Antoni menyebut kerjasama juga akan melibatkan Kementerian Sosial dan BPN untuk mengidentifikasi pusat kemiskinan di kawasan hutan.
