IDW Desak Koalisi Masyarakat Sipil Tanggung Jawab Jika Narkoba Makin Marak Pasca Revisi UU TNI
Jakarta – Direktur Eksekutif Indo Defends Watch (IDW), Malkin Kosepa, desak kelompok Koalisi Masyarakat Sipil bertanggung jawab atas potensi meningkatnya peredaran narkotika di Indonesia pasca disahkannya revisi UU TNI dalam Sidang Paripurna DPR pada 20 Maret lalu.
Salah satu poin krusial dalam revisi tersebut adalah penghapusan peran TNI dalam penanggulangan dan pemberantasan narkotika, yang sebelumnya menjadi bagian dari tugas perbantuan dalam menjaga keamanan nasional.
“Mereka yang menolak keras keterlibatan TNI dalam perang melawan narkotika kini harus siap mempertanggungjawabkan dampaknya. Jika kejahatan narkotika meningkat akibat keputusan ini, apakah mereka akan tetap diam?” ujarnya.
Menurutnya, tudingan pertanggungjawaban itu, dimana sebelumnya Wakil Ketua DPR, Dasco menyebut masukan untuk mengeliminasi poin narkotika dalam kewenangan OMSP TNI datang dari beberapa perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan seperti Al Araf dan Usman Hamid.
"Jadi jelas jika prevalensi peredaran narkotika semakin tinggi di Indonesia siapa yang bertanggungjawab ya kelompok tersebut ya,”katanya.
Kekhawatiran Kosepa bukan tanpa dasar, berdasarkan data BNN tahun 2024, Indonesia saat ini menghadapi darurat narkoba dengan estimasi 4,8 juta pengguna aktif.
"Bahkan, setiap hari diperkirakan ada 30-40 orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkotika. Dengan jaringan sindikat internasional yang semakin kuat, penghapusan peran TNI dalam pemberantasan narkotika dikhawatirkan akan melemahkan upaya penegakan hukum dan membuka celah bagi para bandar untuk semakin leluasa beroperasi,” tegasnya.
