Mahasiswa Kupang Tegaskan Tolak Asas Dominus Litis, Ini Alasannya

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang
Sumber :

Sementara itu, Sity Syahidah Nurani, menyampaikan bahwa perubahan KUHAP membawa dampak yang signifikan. 

Komnas HAM Soroti Revisi UU TNI: Bertentangan dengan Prinsip Negara Demokrasi

Dia menyoroti bahaya kewenangan absolut jaksa dalam sistem peradilan jika asas Dominus Litis tidak diawasi dengan ketat.

"Asas Dominus Litis menempatkan jaksa sebagai pengendali utama perkara pidana. Tanpa pengawasan yang ketat, asas ini berisiko membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh jaksa," jelasnya.

Bongkar Megakorupsi Pertamina, Wujud Pemerintah Ciptakan Tata Kelola Energi untuk Kepentingan Rakyat

Sementara itu, Mikhael Rajamuda Bataona menegaskan pentingnya diskusi publik mengenai asas ini sebelum diberlakukan.

"Asas Dominus Litis perlu diuji di ruang publik. Harus diperiksa manfaat baik dan buruknya oleh masyarakat karena pasal ini berkaitan langsung dengan kepentingan publik dalam mencari keadilan," ujarnya.

RUU Minerba Disahkan, Ormas dan UMKM Siap Bangkit Kelola Tambang Secara Legal untuk Kemaslahatan

Mikhael juga mengingatkan bahwa kewenangan besar dalam sistem hukum harus selalu diawasi, mencontohkan bagaimana KPK yang dulu sangat kuat akhirnya diawasi oleh Dewan Pengawas karena adanya penyalahgunaan kekuasaan.

"Tujuan hukum adalah menghadirkan keadilan. Lalu, apakah negara bisa menjamin bahwa ketika sebuah lembaga hukum diberi kewenangan sangat besar dalam proses hukum, maka ia akan berlaku adil?," tanyanya.

Halaman Selanjutnya
img_title