Hukum Dimonopoli Kejaksaan,Aksi serba Hitam Kepung Gedung DPR
Jakarta –Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Indonesia menggeruduk Gedung DPR/MPR RI dengan membawa 4 tuntutan yakni hapus hak imunitas kejaksaan, stop rangkap jabatan pada jaksa, stop penyalahgunaan restorative justice (denda damai) dan tolak Azas Dominus Litis.
Demo yang bertema "Aksi Hitam Februari Kelam" di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 Februari, siang ini juga membawa tagar #Kejaksaanmenujupowerabsolut, #Modustikusberdasi dan #AbuseofPowerKejaksaan.
Beberapa pendemo tersebut juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan kekuasaan dari pihak kejaksaan untuk mengatur suatu kasus dengan dalih "restoratif justice".
Dalam aksinya, massa juga memblokir dan menutup jalan Jalan Gatot Soebroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat sekitar pukul 14.30 WIB. Massa menutup jalan karena tuntutannya untuk bertemu dengan anggota Komisi III DPR RI tak terpenuhi.
Kemacetan panjang pun tak terelakan hingga sejauh 10 Km ke arah Pancoran. Massa memblokade dengan menggunakan barikade pendemo dan membakar ban bekas di tengah Jalan Gatot Soebroto.
Koordinator aksi demo, Fikri mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia ingin mengingatkan dan menyampaikan tuntutan kepada DPR RI dan Kejaksaan RI.
"Kami ingin stop terkait dengan undang-undang nomor 11 tahun 2021 pasal 8 ayat 5, terkait dengan hak imunitas jaksa. Kami meminta agar hak imunitas untuk kejaksaan itu dihapuskan dalam undang-undang tadi," katanya kepada wartawan di lokasi.
