Ketua Umum HMI UNJ Dukung UU TNI, Ingatkan HMI Jangan Ahistoris terhadap Sejarah

Ilustrasi TNI
Sumber :

Jakarta – Di tengah pro dan kontra terkait pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Muhammad Falah Musyafa, menegaskan bahwa TNI merupakan institusi resmi negara yang memiliki legitimasi konstitusional. 

Menhut Gelar Apel Siaga Karhutla di Kalteng, Cek Kesiapan Pencegahan

Ia juga mengingatkan bahwa HMI dan TNI memiliki sejarah panjang dalam membangun dan mempertahankan bangsa, dari perjuangan kemerdekaan hingga menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman.

“Dalam perdebatan mengenai UU TNI, muncul berbagai opini, bahkan ada yang mempertanyakan posisi TNI dalam sistem demokrasi. Apa yang salah dengan TNI? Apakah mereka institusi ilegal? Tentu tidak! Kita jangan ahistori, justru TNI adalah pilar utama pertahanan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945. TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan NKRI. Tanpa TNI, Indonesia tidak akan mampu menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri", kata Falah dalam keterangannya. 

Ketua Umum HMI UNJ Sebut Pengesahan RUU TNI Momentum Memperkuat Pertahanan Nasional

Menurutnya, HMI sejak awal berdiri telah memiliki hubungan erat dengan TNI dalam perjuangan menjaga bangsa. 

“Sejak didirikan oleh Lafran Pane pada 5 Februari 1947, HMI telah berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada masa revolusi fisik, kader-kader HMI tidak hanya berjuang di ranah intelektual, tetapi juga turut serta dalam perjuangan bersenjata bersama Tentara Keamanan Rakyat (cikal bakal TNI) melawan agresi militer Belanda. Ini membuktikan bahwa sejak awal, HMI dan TNI memiliki tujuan yang sama: mempertahankan kedaulatan bangsa,” ujarnya.

Massa Gelar Aksi Dukung Revisi UU TNI, FSPI: Rakyat Bersama TNI

Setelah Indonesia merdeka, tantangan tidak berhenti. Salah satu ancaman terbesar terhadap ideologi negara adalah upaya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ingin menggantikan Pancasila dengan komunisme.

“Dalam peristiwa G30S/PKI tahun 1965, HMI kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas nasional. Bersama TNI, HMI menjadi garda terdepan dalam menolak ideologi komunisme yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Kader-kader HMI aktif dalam berbagai aksi melawan PKI dan memastikan bahwa Indonesia tetap berlandaskan Pancasila,” katanya.

Halaman Selanjutnya
img_title