SPEE FSPMI Hormati Hasil Mediasi, Soroti Narasi Provokatif Konsultan YMMA
Kamis, 10 Juli 2025 - 14:19 WIB
Sumber :
Jakarta – Sekretaris Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI), Slamet Abadi, prihatin dengan dinamika yang terjadi di lingkungan PT Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA). Utamanya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap Ketua dan Sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUK) serikat pekerja.
Baca Juga :
PHK Sepihak Karyawan Yamaha Music dan Ujian Komitmen Presiden Prabowo terhadap Keadilan Buruh
"Kami menegaskan, bahwa buruh hanya ingin bekerja dengan tenang, memperoleh hak normatifnya, dan dilibatkan secara adil dalam relasi industrial. Pemecatan sepihak terhadap pimpinan serikat bukan hanya melanggar etika hubungan industrial, tetapi juga mengirim sinyal buruk bagi iklim demokrasi di tempat kerja," ujarnya dalam keterangannya, Kamis, 10 Juli 2025
Slamet melanjutkan, pemecatan tersebut mencederai prinsip perlindungan terhadap kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 104 dan 143 UU 13/2003. Ia meyakini bahwa industri akan sehat jika menghormati kebebasan berserikat pekerjanya.
Baca Juga :
Soroti PHK 2 Pengurus Serikat Yamaha, Noor Azhari: Ini Upaya Bungkam Buruh dan Abaikan Hukum
"Tidak ada industri yang sehat tanpa penghormatan terhadap kebebasan berserikat. Jika pekerja yang menjalankan fungsi advokasi justru dipecat, bagaimana mungkin buruh bisa menyuarakan keluhannya secara damai dan prosedural?" jelasnya.
Lebih jauh, Slamet menyinggung peran oknum konsultan PT YMMA yang justru menyampaikan pernyataan publik berkedok "pengamat investasi". Menurutnya, narasi yang disampaikan oknum konsultan itu provokatif dan memecah belah hubungan internal antara pekerja dan manajemen.
Baca Juga :
Aksi Kolektif Pegawai Perusahaan Multinasional Dukung Gaya Hidup Sehat dan Keberlanjutan
"Konsultan seharusnya membantu meredakan konflik dan memperkuat dialog konstruktif, bukan malah membuat opini publik yang memperkeruh suasana. Ini bukan ranah mereka. Jika ada kesepakatan hasil mediasi, semua pihak, termasuk konsultan dan penasihat eksternal, wajib menghormatinya," tuturnya.
Bagi Slamet, konsultan yang terlibat seharusnya juga memahami proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah memiliki jalur formal melalui mekanisme bipartit, tripartit, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) jika diperlukan. Adanya narasi liar di luar proses tersebut akan melemahkan kepercayaan dan berpotensi melanggar prinsip non-interference.
Halaman Selanjutnya
"YMMA harus menunjukkan bahwa mereka adalah perusahaan global yang patuh hukum, bukan justru membiarkan pihak eksternal menggiring opini seakan serikat pekerja adalah penghambat investasi," tegasnya.
