MPSI: Statemen Jokowi Seharusnya Jadi Tokoh Bangsa, Bukan Memperkeruh Situasi
Ia juga mengkritik kebijakan reklamasi di Semarang, Jawa Tengah, yang mengorbankan ribuan hektare sawah produktif, yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi.
“Reklamasi itu menjadi salah satu warisan buruk yang harus dipertanggungjawabkan. Menyalahkan bawahannya tanpa mengakui dampak kebijakan yang beliau buat adalah suatu bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab kepemimpinan,” ujar Noor Azhari.
Lebih lanjut, Noor Azhari menyatakan bahwa kekacauan yang terjadi saat ini tidak lepas dari warisan kebijakan Jokowi selama menjabat.
"Apa yang diutarakan oleh Jokowi bak peribahasa lama, 'menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri’, sepertinya beliau kebanyakan main air kolamnya itu", tendasnya.
Ia menegaskan, sudah saatnya pemerintah saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Presiden Prabowo harus menunjukkan keberanian politik dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Negara ini adalah negara hukum, di mana tidak ada manusia atau korporasi yang kebal terhadap aturan,” ujarnya.
Noor Azhari memberikan contoh kepada pemerintah untuk belajar dari Singapura, di mana pelanggaran hukum oleh pihak swasta, termasuk konglomerat dan perusahaan asing, dapat berujung pada pencabutan izin usaha.
