APH diminta usut Perizinan PT. Anugerah Surya Pratama dan 3 Perusahaan Lainnya
MK menegaskan penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible), melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antargenerasi.
"Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menindak tegas seluruh bentuk pelanggaran yang membahayakan lingkungan dan masa depan wilayah pesisir Indonesia," tutur KLH.
Sebelumnya, isu ini mencuat setelah adanya kritik tajam datang dari Greenpeace terkait keberadaan tambang nikel yang dinilai merusak lingkungan Raja Ampat, wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam terbaik Indonesia.
Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, dalam video yang diunggah di akun Instagram Greenpeace pada 1 Juni 2025, menyatakan bahwa hampir seluruh pulau di Raja Ampat telah diberikan izin eksplorasi atau eksploitasi tambang nikel.
Dia juga menyoroti bahwa sejumlah perusahaan tambang seolah-olah menjalankan program konservasi, namun justru membuka lahan secara masif yang merusak habitat penting.
Dukungan agar aparat penegak hukum untuk mendalami dugaan penyimpangan izin tambang nikel tersebut juga datang dari kalangan aktivis lainnya.
"Kami meminta dilakukan pendalaman oleh aparat penegak hukum (APH), baik KPK maupun Kejaksaan tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Segera usut dugaan penyimpangan izin tersebut," kata Aktivis Corong Rakyat Hasan.
Dia menegaskan bahwa izin lingkungan 4 perusahaan tersebut layak untuk dicabut.
"Sudah selayaknya izin 4 perusahaan itu dicabut," pungkasnya.